tag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post1726715911202190429..comments2011-01-13T06:19:55.594-08:00Comments on PlannerNfrienD: Evaluasi Pemekaran DaerahAnnisaa Hamidah Imaduddinahttp://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comBlogger30125tag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-28674417255879083812011-01-09T05:07:08.376-08:002011-01-09T05:07:08.376-08:00saya cuma mau menyarankan masukkan sumber apabila ...saya cuma mau menyarankan masukkan sumber apabila anda ngepost dari artikel atau hasil studi evaluasi spt ini.. itu akan sangat membantu orang2 yg ingin mencari data..trimsAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-22052641942345137142010-06-11T21:30:37.489-07:002010-06-11T21:30:37.489-07:00keep up the good work girl ^_^
Mungkin untuk indi...keep up the good work girl ^_^<br /><br />Mungkin untuk indikator bisa dispesifikan lagi, karena karakteristik dan potensi tiap wilayah berbda...<br />^_^<br /><br />Dari: Tika_Plano UBAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-24364841238385046472010-06-06T06:40:24.858-07:002010-06-06T06:40:24.858-07:00untuk saudari indri dan putri
@putri: dalam penge...untuk saudari indri dan putri<br /><br />@putri: dalam pengevaluasian pemekaran daerah yang berkopeten adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengingat kedua level birokrasi ini harus selaras guna mencapai hasil dan tujuan dari pemekaran daerah yang sesuai<br /><br />@indri: efektifitas dari control treament ini sangat berpengaruh pada penentuan indikatornya..semakin mencerminkan kondisi yang ada dan indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur dari masalah yang di kaji semakin tinggi tingkat efektifitasnya.<br /><br />oleh karena itu diperlukan penelitian dalam pengambilan keputusan dan penentuan indikator yang digunakan.<br /><br />trimakasih atas partisipasi saudaraAnnisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-2390504071711682882010-06-06T06:32:34.229-07:002010-06-06T06:32:34.229-07:00untuk saudari putri yang berkopeten dalam melakuka...untuk saudari putri yang berkopeten dalam melakukan evaluasi adalah pemerintah pusat berserta daerah mengingat dampak yang akan ditimbulkan merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah......Annisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-68322598789587700962010-06-06T06:28:59.910-07:002010-06-06T06:28:59.910-07:00berikut jawaban lain untuk saudari medyas
Pemekara...berikut jawaban lain untuk saudari medyas<br />Pemekaran wilayah merupakan implikasi berlakunya paket UU otonomi tahun 1999 lalu yang telah berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no38 tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan pusat dan daerah. Otonomi merupakan pilihan terbaik dari pada menjadi federasi. Menjadi Negara Federal merupakan konsep yang ditawarkan Bung Hatta dalam rapat BPUPKI Agustus 1945.<br /><br />Kelebihan dari konsep pemekaran wilayah memang dimaksudkan menyederhanakan dan memperpendek jalur birokrasi, kewenangan pengelolaan SDA langsung oleh daerah, investasi bisa langsung ke daerah, fungsi pelayanan masyarakat oleh pemerintah lebih maksimal.<br /><br />Namun, kelemahan dari pemekaran; Bupati dan kepala kepala dinas menjadi dinasti tingkat kabupaten, pemahaman akan otonomi masih dangkal sehingga cendrung menelikung dari propinsi--> contohnya dalam konteks penataan ruang, Kabupaten langsung berkoordinasi ke Jakarta, tidak ke Propinsi dulu untuk menyesuaikan rencana tata ruang kabupatennya dengan rencana tata ruang propinsi, meski sudah melalui proses konsultasi denga propinsi, itu hanya untuk formalitas.<br />kelemahan lainnya, banyaknya peraturan daerah di tingkat kabupaten dan propinsi yang dieliminasi oleh Depdagri, tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membuat Perda tersebut, di satu sisi Daerah punya kewenangan membuat Peraturan perundangan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya namun bisa di delete oleh Pusat jika bertentangan dengan peraturan diatasnya.<br />Hampir semua daerah baru hasil pemekaran di Indonesia berlomba-lomba memasukan investasi ke daerahnya tanpa mempertimbangkan kerusakan sumberdaya alam terutama hutan.<br />Anggaran untuk membangun kabupaten dan propinsi baru cukup, yang bikin tidak cukup adalah kebocoran-kebocoran ditingkat penyaluran dana dengan alasan 'uang administrasi' yang ada di semua tingkat jabatan .Annisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-59802590398717945882010-06-06T06:25:15.738-07:002010-06-06T06:25:15.738-07:00untuk saudara medyas
Kelebihan pemekaran wilayah ...untuk saudara medyas<br /><br />Kelebihan pemekaran wilayah akhir-akhir ini antara lain, pemerintah daerah dapat menggali potensi wilayahnya dengan maksimal. Daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembangunan, akan mendapat prioritas. Selain itu, sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan dapat digunakan secara optimal. di samping itu, tugas pemerintah pusat menjadi terbantu dan pemerataan pembangunan dapat segera terealisasi.<br />Kelemahannya : Jika pemekaran tidak disertai pertimbangan yang matang akan berdampak : lahirnya raja kecil-raja kecil yang hanya mencari keuntungan sendiri, ketidaksiapan masyarakat yang daerahnya dimekarkan akan mengundang permasalahan seperti : nilai pajak bumi dan sebagainya yang harus disesuaikan dengan status daerah yang baru. Selain itu, dikhawatirkan semangat nasionalisme semakin terkikis dan potensi ke arah disintegasi akan semakin bersar. Di samping itu kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah pusat akan semakin berkurangAnnisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-73465452037131694982010-06-06T06:19:29.279-07:002010-06-06T06:19:29.279-07:00Yang ketiga perbedaan faktor dan pola pemekaran wi...Yang ketiga perbedaan faktor dan pola pemekaran wilayah tersebut tidak berpengaruh pada alat analisis evaluasinyakarena Faktor tidak menyebabkan perubahan pada Pola,mungkin yang anda maksud adalah indicator.Annisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-26956266931486504512010-06-06T06:18:59.903-07:002010-06-06T06:18:59.903-07:00Yang kedua pola dari pemekaran daerah dijelaskan s...Yang kedua pola dari pemekaran daerah dijelaskan sebagai berikut :<br />Hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah-daerah pemekaran yang menjadi cakupan wilayah studi, secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Namun setelah lima tahun dimekarkan, ternyata kondisi daerah otonom baru (DOB) juga secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol. Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (DOB) lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus meningkat. Porsi perekonomian daerah DOB yang lebih kecil dibandingkan daerah lain dalam perekonomian satu wilayah (propinsi) mengindikasikan, bahwa secara relatif daerah DOB belum memiliki peran dalam pengembangan perekonomian regional. Lebih dari itu, indikator pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa daerah pemekaran (daerah baru dan daerah induk) memiliki pertumbuhan yang lebih baik dari rata-rata daerah secara keseluruhan dan daerah kontrol. Dari sisi ekonomi, penyebab ketertinggalan daerah DOB dari daerah induk maupun daerah lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam, juga keterbatasan sumber daya manusia (penduduk miskin cukup banyak), dan belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik. <br />Secara umum kinerja keuangan daerah otonom baru (DOB) lebih rendah dibandingkan daerah induk. Selama lima tahun kinerja keuangan DOB cenderung konstan, sementara kinerja keuangan daerah induk cenderung meningkat. Secara umum kinerja pelayanan publik di DOB masih di bawah daerah induk, walaupun kesenjangannya relatif kecil. Kinerja pelayanan publik di DOB plus daerah induk secara umum masih berada di bawah kinerja pelayanan publik di daerah kontrol maupun rata-rata kabupaten. Selama lima tahun terakhir, di semua kategori daerah terlihat kinerja pelayanan publik yang cenderung menurun. Pertumbuhan guru untuk pendidikan dasar di daerah DOB lebih tinggi dibandingkan daerah induk maupun daerah kontrol, meskipun masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten. Di sisi lain, daya tampung sekolah mengalami kecenderungan menurun. Penurunan di DOB lebih cepat dibandingkan di daerah induk. Ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah DOB dalam perkembangannya tidak jauh berbeda dengan daerah induk. Pemekaran daerah secara nyata mendorong pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di bidang sarana fisik. Dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, daerah DOB masih berada di bawah daerah induk dengan kesenjangan yang relatif besar. Pada aspek infrastuktur, kualitas jalan di daerah induk masih lebih baik dibandingkan di daerah DOB. Selain itu kualitas jalan di daerah pemekaran lebih rendah daripada kualitas jalan di daerah kontrol dan rata-rata kabupaten. Kinerja aparatur secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi di DOB dan daerah induk, meskipun dalam dua tahun terakhir posisi daerah induk masih lebih baik daripada daerah DOB.Annisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-38586968967686160722010-06-06T06:13:32.508-07:002010-06-06T06:13:32.508-07:00Kepada saudari nurida feranti berikut merupakan fa...Kepada saudari nurida feranti berikut merupakan factor penyebab pemekaran daerah:<br />Sejak 1998, gerakan reformasi telah mendorong demokratisasi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ditetapkan peraturan tentang desentralisasi kekuasaan dari Pusat ke daerah yang ditandai oleh berlakunya UU No. 22 Tahun 1999. Sebagai konsekuensi pemberlakuan system otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan latar belakang keadaan demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, maka salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya perbedaan kinerja pembangunan antar daerah. Perbedaan kinerja pembangunan antar daerah selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan dalam kemajuan dan tingkat kesejahteraan antar daerah. Menurut Mardiasmo dalam Hermani (2007), otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan Implikasi dari kewenangan otonomi daerah diantaranya menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (public service). Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare), kehidupan demokrasi yang semakin maju, adanya rasa keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi secara vertical antara pusat dan daerah serta hubungan horizontal antar daerah. Pandangan itu sesungguhnya sejalan dengan arah kewenangan yang mencakup seluruh bidang dalam rangka otonomi daerah (Gozali dalam Pambudi, 2008).<br /><br />Dari tuntutan terhadap otonomi daerah tersebutlah terjadi pemekaran daerah guna mempercepat pembangunan di daerah mengingat setiap daerah memiliki karanteristik, potensi dan permasalahan yang berbeda sehingga diperlukan penanganan berbeda.Annisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-52002304975340974522010-06-06T01:37:13.412-07:002010-06-06T01:37:13.412-07:00menurut anda bgaimana ke-efektifan penerapan metod...menurut anda bgaimana ke-efektifan penerapan metode control-treatment yg anda gunakan??Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-13872545294411185872010-06-06T00:59:50.819-07:002010-06-06T00:59:50.819-07:00ingin bertanya.. kira2 dalam melakukan evaluasi se...ingin bertanya.. kira2 dalam melakukan evaluasi seperti dalam kasus yang anda angkat, siapa yang lebih berhak dalam melakukan evaluasi tersebut? thanks before.. :)my name's putrihttps://www.blogger.com/profile/15448513716719151233noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-33324695814276453802010-06-06T00:16:48.948-07:002010-06-06T00:16:48.948-07:00selamat siang,,
saya ingin bertanya tentang apa sa...selamat siang,,<br />saya ingin bertanya tentang apa saja kelebihan dan kekurangan pemekaran daerah?<br />terimakasih atas jawabannya.meidyashttps://www.blogger.com/profile/16010628524863338840noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-73374850724657829792010-06-05T09:06:42.344-07:002010-06-05T09:06:42.344-07:00tulisane ancen dowo opo karena tab e seng cilik yo...tulisane ancen dowo opo karena tab e seng cilik yo??? -___-!<br /><br />saya hanya mau ksh masukan, sebenarnya saat ini, prinsip "desentralisasi" apabila hanya dipandang sebagai pemberian kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus daerah sendiri, sepertinya sangat kurang tepat,,, mengapa demikian?? saya coba ambil contoh seperti yg ada di sebagian besar daerah indonesia timur,,,<br /><br />semenjak terjadinya desentralisasi pasca orde baru thn 1998, setiap daerah menyuarakan bahwa masing-masing berkeinginan mengurus rumah tangga daerah (RTD) sendiri,,<br />10 tahun lebih pasca diberikannya wewenang desentralisasi, hasilnya ternyata tidak semua daerah mengalami kemajuan / perkembangan positif,, seperti yg terjadi di papua, beberapa bagian daerah di sulawesi, dsb,,,<br /><br />artinya apa? bahwa desentralisasi hanya dipandang sebagai pemberian wewenang dapat berarti dua hal, yaitu memberikan kesempatan berkembang, atau malah membunuh daerah tsb,,,<br /><br />makna desentralisasi dalam konteks pemekaran daerah seharusnya juga tetap harus diikuti oleh fungsi kontrol oleh pemerintah pusat,, dengan demikian, daerah yg tidak dapat berkembang sendiri tetap dapat perhatian dari pemerintah pusat,,, fungsi kontrol ini diartikan sebagai koridor arah pertumbuhan dari masing-masing daerah,,<br /><br />bagaimana fungsi kontrol yg tepat? saya memiliki pemikiran bahwa fungsi kontrol ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi perencanaan dari Skala RTRWN hingga RDTR daerah,, dengan demikian, pertumbuhan masing-masing daerah tidak malah mematikan daerah disekitarnya, namun malah dapat memberikan multiplier effect positif bagi daerah-daerah lain disekitarnya ,,,<br /><br />mohon bantuan bimbingannya bila ada pemikiran yg terlewatkan atau ada hal yg kurang dapat ditambahkan di abwah,, :Dsigitnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-12729368591950660852010-06-05T07:09:32.843-07:002010-06-05T07:09:32.843-07:00tulisannya bagus mbak..panjang juga ^^
ak boleh t...tulisannya bagus mbak..panjang juga ^^<br /><br />ak boleh tanya ya..Apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemekaran<br />wilayah di Indonesia ini? Dan bagaimana polanya?<br />Lalu, apakah perbedaan faktor dan pola pemekaran wilayah tersebut berpengaruh pada alat analisis evaluasinya?<br /><br />terima kasih ^^Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-1245645558273421462010-06-05T06:12:24.724-07:002010-06-05T06:12:24.724-07:00kepada saudara ary...analisis yang dilakuakan adal...kepada saudara ary...analisis yang dilakuakan adalah analisi kuantitatif dan kualitatif..setelah menentukan indikator ditentukan tingkat atau besaranya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelompokan daerah sesuai dengan tabel no 2.1..Disini saya melakukan analisis kuantitatif dan dalam penentuan rekomendasi dan arahan dilakuakan analisis kualitatifAnnisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-74594489173510584592010-06-05T06:03:57.789-07:002010-06-05T06:03:57.789-07:00kepada suadara umi...
alat analisi yang digunakan ...kepada suadara umi...<br />alat analisi yang digunakan adalah MDs yang digunakan untu pengelompokan dan analisis kualitataif dalam penentuan kesimpulan dan rekomendasi/saran...<br />alasan saya memilih alat analisa ini adalah agar arahan atau hasil yang didapatkan lebih bisa detail...mengingat penentuan pola ini digunakan dengan mengumpulkan berdasarkan karakteristik wilayah berdasarkan indikatorAnnisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-15747406143963525932010-06-05T03:53:31.160-07:002010-06-05T03:53:31.160-07:00kepada sdra dediarta.. dalam menyikapi hal tersebu...kepada sdra dediarta.. dalam menyikapi hal tersebut sudah dijelsakan diatas, suatu daerah dapat melakukan pemekaran daerah jika sudah memenuhi persyaratan berikut merupakan persyaatannya:<br />pengangkatan dan pengalihan aparatur pemerintahan sesuai fungsi dan kapasitasnya,<br />• penyiapan infrastruktur perekonomian dan fasilitas pemerintahan, serta<br />• infrastruktur penunjang bagi aparatur pemerintah beserta keluarganya.<br />Setelah seluruh persiapan dan fasilitasi tersebut diberikan dalam waktu yang memadai, maka evaluasi selanjutnya akan menentukan apakah daerah tersebut memang akhirnya layak untuk dimekarkan atau tidak.<br />Selain persiapan dan pemberian fasilitasi, sumber daya yang adapun perlu diatur pembagiannya dengan seksama. Sumber daya tersebut meliputi:<br />• sumber daya alam,<br />• sumber daya manusia, dan<br />• infrastruktur penunjang lainnya.<br /><br />jika semua nya sudah terpenuhi mka daerah tersebut sudah layak mlekukan pemekaran daerah,jadi bukan semata karena adanya kepentingan prseorangan ataupun kepentingan kelompok tertentu saja...<br /><br />dengan memperketat persayaratan trsebut diharapkan pemekaran daerah dapat dilakukan sesua dengn tujuan yangAnnisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-27112204576547778322010-06-05T03:46:12.991-07:002010-06-05T03:46:12.991-07:00kepada saudara ary...analisis yang saya lakuakan a...kepada saudara ary...analisis yang saya lakuakan adalah analisi kuantitatif dan kualitatif..setelah menentukan indikator ditentukan tingkat atau besaranya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelompokan daerah sesuai dengan tabel no 2.1..Disini saya melakukan analisis kuantitatif dan dalam penentuan rekomendasi dan arahan dilakuakan analisis kualitatifAnnisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-44695981627610815892010-06-05T03:33:32.433-07:002010-06-05T03:33:32.433-07:00alat analisis apa yang anda gunakan sehingga anda ...alat analisis apa yang anda gunakan sehingga anda dapat memberi kesimpulan tentang evaluasi program tersebut,,,dan apa alasan saudara???Umi Lathifahhttps://www.blogger.com/profile/12265250815730060227noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-86479895845627298772010-06-05T01:49:12.841-07:002010-06-05T01:49:12.841-07:00Kalau ada orang yang berambisi menjadi seorang kep...Kalau ada orang yang berambisi menjadi seorang kepala daerah. Mungkin dia akan memprovokasi perpecahan sehingga terjadi pemecahan wilayah (pemekaran wilayah). Seperti yang terjadi di beberapa kecamatan di Indonesia termasuk wilayah asal saya(rahasia).<br /><br />Dengan demikian teridentifikasi bahwa pemekaran wilayah tidak lepas dari unsur politik yang tentunya tidak bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif.<br /><br />Bagaimana anda menyikapi hal ini??<br />trimaksih..<br /><br />Saya tnggu blznnx..<br />Silahkn berkunjung ke blog saya..<br />http://visitsuramadu.wordpress.comAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/15580497014477310533noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-65079462390704964722010-06-05T01:34:20.853-07:002010-06-05T01:34:20.853-07:00apakah kriteria evaluasi ini dapat digunakan pada ...apakah kriteria evaluasi ini dapat digunakan pada kasus pemekaran wilayah di tempat lain?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-8216595787051837872010-06-05T01:29:13.663-07:002010-06-05T01:29:13.663-07:00selam era otonomi ini, daerah yang maju pasti ingi...selam era otonomi ini, daerah yang maju pasti ingin memekarkan wilayahnya contohnya saja surabaya-sidoarjo yang itu banyak sekali menimbulkan konflik, tapi kenapa kebijakan mengenai pemekaran wilayah kok juga masih ada toh itu juga sedikit manfaatnya?<br /><br />by tom and jerryAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-9607294118373185192010-06-05T00:23:36.392-07:002010-06-05T00:23:36.392-07:00nambahin dikit ya dek..
pemekaran emang bisa diart...nambahin dikit ya dek..<br />pemekaran emang bisa diartikan maksud porsitif sama maksud negatif..heheh<br />any way anggap aja maksutnya positif ya...<br /><br />untuk Indikator :<br />- Ekonomi : PDRB sudah pasti paling dipertanyakan pertumbuhannya.. tapi kok hasil evaluasi yang langsung dilihat pembagiannya, bukan pertumbuhannya dulu antara sebelum dan sesudah apa meningkat ato gak? soalnya kalo daerah potensi ekonomi tidak merata belum tentu dia gak pantes untuk mekar..tapi kalo ekonomi gak tumbuh dilihat dari PDRB berarti dia gagal untuk mekar. <br />- Kinerja keuangan daerah : lebih baik membandingkan pendapatan dan belanjaanya dulu saja.. indikatornya sudah bisa mengarahkan, tapi hasil evaluasi belum menunjukkan ke perbandingan tersebut.<br />- Pelayanan Publik : mungkin ini lebih ke prasarana (infrastruktur) dan sarana (fasilitas) secara kuantitas dan kualitasnya.. jadi lebih baik menunjukkan jumlah dan kondisi prasarana dan sarana tersebut. contoh : bukan dilihat dari jumlah siswa, tapi dilihat dari jumlah sekolah dan perangkat didalamnya yang bisa melayani standart jumlah penduduk.<br />hasil evaluasi untuk pelayanan publik seharusnya sudah tidak menyinggung lagi tentang dana..<br />- Aparatur : lebih baik ditegaskan pada pemerintah, pendidik dan kesehatan dalam lingkup jumlah/persentase dan kualitas..<br />jadi hasil evaluasi bisa menunjukkan ada gaknya pertambahan jumlah tenaga serta kualitasnya apa bisa lebih baik..<br /><br />untuk kolom hasil evaluasi :<br />sebaiknya point hasil evaluasi di sesuaikan dengan point indikatornya.. biar lebih terarah.<br /><br />untuk metode sampel :<br />apa tidak sebaiknya pemilihan sampel, ditujukan kepada daerah yang sudah melakukan pemerintahan selama satu periode jabatan kepala daerah.. misalnya daerah yang sudah mekar selama 5 tahun lalu.. biar secara tidak langsung bisa mengevaluasi kepala daerah pertamanya juga dengan indikator yang sama (hehe cuman usul kok)<br /><br />Untuk pedalaman : <br />hehe Sebenarnya kalo FGD harus komunikasi semua perangkat/orang dari daerah sampel low dek... (bisa memanfaatkan teknologi)<br />kalo masih ranah tugas mungkin belum menjadi perhatian..<br />tapi kalo penelitian bisa dipertanyakan kebenaran berkomunikasi dari orang orang tersebut.. hehe<br />gitu dulu ya...<br />semoga bermanfaatUnknownhttps://www.blogger.com/profile/08249908603331866008noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-84082120281361945052010-06-04T23:22:05.640-07:002010-06-04T23:22:05.640-07:00kepada penanya kedua pemekaran wilayah memeng berh...kepada penanya kedua pemekaran wilayah memeng berhubungan erat dengn kesenjangan wilayah..saya mengambil output tidak hnya dari aotcome saja,,tetap dari output,input dab outcome,,<br />smg jwbn saya bisa diterima<br /><br />kepada saudara selvi trimakasih atas masukan nya....Annisaa Hamidah Imaduddinahttps://www.blogger.com/profile/15488473104395777786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-546481437655152120.post-53442225858197496992010-06-04T22:46:16.852-07:002010-06-04T22:46:16.852-07:00Saya hanya sedikit menambahkan = kebijakan pemekar...Saya hanya sedikit menambahkan = kebijakan pemekaran wilayah itu juga harus dikaji secara seksama bagaimana dampak negatif terhadap eksistensi komunitas. Jangan karena dilandasi "kepentingan yang menguntungkan", justru mengorbankan kehidupan masyarakat komunitas. Kalau sudah begitu, program pemekaran wilayah yang didengung-dengungkan pemerintah selama ini bukanlah sebuah anugerah yang bisa membawa kemajuan bagi masyarakat komunitas, melainkan justru menjadi petaka baru. Program ini patut untuk terus dikaji ulang, apakah benar-benar pemekaran wilayah untuk kesejahteraan rakyat atau justru program penyempitan wilayah untuk penghancuran kehidupan masyarakat komunitasselvi purnamahttps://www.blogger.com/profile/11058722178379133149noreply@blogger.com